Deadline – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto meminta Kantor Staf Presiden menelusuri dugaan celah korupsi dalam program prioritas nasional tersebut.
Perintah itu muncul setelah kritik terhadap tata kelola MBG terus bermunculan. Salah satu yang paling ramai dibahas ialah dugaan jual beli titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman mengaku telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mengecek persoalan yang berkembang di lapangan.
“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’,” ujar Dudung.
Langkah pemerintah itu langsung mendapat respons dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menilai pemerintah terlalu lambat merespons berbagai persoalan yang sejak awal sudah dikritik banyak pihak.
“Menurut saya sangat terlambat,” kata Wana dalam keterangannya, Kamis 7 Mei 2026.
ICW Bongkar Tiga Dugaan Masalah di Program MBG
ICW mencatat sedikitnya ada tiga persoalan besar yang diduga muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Pertama, dugaan praktik politik patronase dalam pengelolaan yayasan dan SPPG. ICW menyebut ada keterlibatan aktor politik, aparat penegak hukum, hingga unsur militer dalam pengelolaan program tersebut.
Kedua, dugaan mark up pembangunan SPPG. Berdasarkan pemantauan ICW, biaya pembangunan dapur MBG itu memiliki selisih yang sangat lebar.
Ada SPPG yang dibangun dengan biaya sekitar Rp600 juta. Namun ada pula yang nilainya mencapai Rp2 miliar.
Perbedaan biaya itu dinilai menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi anggaran pembangunan fasilitas program MBG.
Ketiga, dugaan korupsi dalam pengadaan jasa sertifikasi halal. Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ICW kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
ICW Desak KPK Turun Tangan
ICW juga mengkritik keputusan pemerintah yang meminta KSP melakukan penelusuran dugaan penyimpangan MBG.
Menurut Wana, penanganan dugaan korupsi seharusnya langsung diserahkan kepada KPK karena lembaga tersebut dianggap lebih independen.
Ia menyebut ICW tidak yakin proses hukum akan berjalan imparsial jika sepenuhnya ditangani kepolisian atau kejaksaan.
“Ketika diberikan kewenangan penegakan hukum kepada kepolisian dan kejaksaan, maka kami tidak yakin bahwa prosesnya imparsial,” ujarnya.
ICW mengklaim hasil pemantauan mereka menemukan adanya afiliasi aparat penegak hukum dengan yayasan pengelola SPPG.
Selain itu, ICW juga mencatat keterlibatan sejumlah individu yang berasal dari Partai Gerindra dalam pengelolaan yayasan terkait program MBG.
Dapur MBG Disorot karena Tetap Terima Insentif
Sebelumnya, kritik publik juga muncul setelah adanya informasi bahwa dapur MBG atau SPPG yang sedang disuspend masih menerima insentif Rp6 juta per hari.
Informasi itu ikut diperiksa oleh KSP setelah menjadi perhatian masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Karena menggunakan anggaran besar dan melibatkan banyak pihak, pengawasan terhadap pelaksanaannya kini menjadi sorotan publik.
