Deadline – Kontroversi Rudy Mas’ud memicu kemarahan publik di Kalimantan Timur. Isu mobil dinas mewah dan anggaran renovasi rumah jabatan Rp 25 miliar kini berujung pada rencana aksi besar-besaran di Samarinda.
Kontroversi Rudy Mas’ud semakin panas setelah ribuan warga menyatakan siap turun ke jalan. Gerakan ini digerakkan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur. Posko logistik di Samarinda mulai dipenuhi bantuan dari warga, termasuk kiriman dari Balikpapan dan Tenggarong.
Aksi ini disebut menyerupai “demo ala Pati” yang sempat terjadi di Jawa Tengah. Dukungan datang dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada kondisi rakyat.
Anggaran Rp 25 Miliar Dipertanyakan
Polemik bermula dari pernyataan Rudy Mas’ud pada 6 April. Ia menyebut anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp 25 miliar sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
Namun, pernyataan itu berbalik arah. Inspektur wilayah Kalimantan Timur. M. Irfan Pranata, menyampaikan bahwa tim Kemendagri turun langsung melakukan pemeriksaan.
Ia menyebut kasus ini sudah menjadi perhatian nasional karena ramai di media.
Rudy tetap bersikukuh. Ia menjelaskan anggaran sudah melalui prosedur resmi, mulai dari pembahasan di TAPD hingga DPRD, lalu disetujui Kemendagri. Ia juga menyebut rumah jabatan sudah lama tidak ditempati sehingga butuh perbaikan besar.
Rincian Anggaran Terbuka
Data Inaproc Kaltim menunjukkan rincian anggaran cukup detail. Total Rp 25 miliar dibagi ke dalam 57 item belanja.
Sebanyak Rp 12 miliar digunakan untuk rumah jabatan gubernur Kalimantan Timur. Anggaran ini mencakup rehabilitasi bangunan, pengadaan meubel, perlengkapan dapur, hingga alat pemadam kebakaran.
Untuk rumah jabatan wakil gubernur dialokasikan Rp 4,9 miliar dalam 17 item. Sementara Rp 8,2 miliar lainnya dipakai untuk penataan ruang kerja di kantor gubernur.
Mobil Range Rover Jadi Pemicu Awal
Sebelum isu renovasi mencuat, Rudy lebih dulu disorot karena pembelian mobil dinas mewah.
Ia membeli Range Rover Autobiography LWB PHEV senilai Rp 8,5 miliar. Mobil itu disebut untuk menjaga “marwah” Kalimantan Timur.
Publik bereaksi keras. Kritik datang dari berbagai pihak hingga akhirnya mobil tersebut dikembalikan ke penyedia jasa.
Presiden Prabowo Subianto ikut menyinggung kasus ini. Ia menyatakan menggunakan mobil buatan dalam negeri dengan harga sekitar Rp 700 juta.
Ribuan Warga Siap Turun ke Jalan
Aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada 21 April. Koordinator lapangan, Erly Sopiansyah, menyebut gerakan ini lahir dari kekecewaan masyarakat.
Ia menegaskan aksi ini bukan gerakan spontan. Hingga 15 April, tercatat 4.075 orang telah mendaftar untuk ikut demonstrasi. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah.
Polisi menyatakan siap mengawal aksi. Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, menegaskan pendekatan humanis akan dikedepankan.
Kontras dengan Nasib Warga Miskin
Kontroversi ini semakin tajam karena muncul di tengah keterbatasan program bantuan rumah bagi warga miskin.
Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR-Pera Kalimantan Timur. Hariadi, menyebut program rehabilitasi rumah tidak layak huni mengalami penurunan drastis.
Dari target awal 500 unit rumah, kini hanya tersisa 11 unit yang bisa direalisasikan tahun ini.
Tidak ada alokasi untuk kawasan kumuh. Kondisi ini memunculkan perbandingan tajam antara fasilitas pejabat dan kebutuhan dasar masyarakat.
Gelombang Kemarahan Terus Membesar
Isu mobil mewah dan renovasi rumah jabatan kini menyatu menjadi simbol ketimpangan. Warga melihat adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan kondisi di lapangan.
Gerakan yang terus membesar menunjukkan satu hal. Kepercayaan publik sedang diuji.
